Dedek Bambang Suwito Air Tenang Menghanyutkan

Kebijakan Fiskal [Jenis, Tujuan, Instrumen dan Peran – Terlengkap]

5 min read

Kebijakan Fiskal

Keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas-tugas pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai tujuan pembangunan ekonomi, seperti kestabilan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Nah inilah peran penting dari kebijakan fiskal. Perlu Anda ketahui juga bahwa kebijakan ini dapat dipergunakan untuk memengaruhi sektor-sektor pertanian tertentu.

Untuk memahami pembahasan lebih lanjutnya, simak pembahasan berikut ini dengan seksama ya!

Pengertian Kebijakan Fiskal

Pengertian Kebijakan Fiskal

Sebelum mempelajari kebijakan fiskal lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sebenarnya kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengontrol  pemasukan (dalam bentuk pajak) dan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian dan memperbaiki keadaan ekonomi.

Anda pasti penasaran kan apa yang dimaksud dengan agregat pada kalimat diatas?

Agregat merupakan perbelanjaan yang akan dilakukan dalam bentuk perekonomian antarsektor, antardaerah atau antar golongan pendapatan.

Jenis Kebijakan Fiskal

Perlu Anda ketahui bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan tingkat kebutuhannya.

Melalui dua tolak ukur ini, maka dapat disimpulkan dua jenis penerapan kebijakan yang bisa dipilih yaitu kebijakan  ekspansif dan kontraktif.

Untuk lebih jelasnya simak pembahasan berikut ini.

Kebijakan Eskpansif (Fiscal Policy)

Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif atau Fiscal Policy. Kebijakan ini diambil saat negara berada pada kondisi pertumbuhan perekonomian yang rendah.

Tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat dilihat dari jumlah pengangguran di masyarakat yang meningkat. industri yang lemah. serta minimnya daya beli yang dimiliki oleh masyarakat.

Kebijakan Kontraktif

Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Perlu anda ketahui bahwa kebijakan fiskal kontraktif hanya digunakan saat kondisi ekonomi berada pada keadaan yang memprihatinkan.

Adapun tanda yang muncul yaitu saat kondisi ekonomi yang terpuruk dan tingkat inflasi yang tinggi serta kurs mata uang yang rendah.

Solusi yang diambil pemerintah yaitu dengan meminimalisir pengeluaran negara dan menambah pemasukan. Cara yang biasa dan sering dilakukan oleh pemerintahan yaitu dengan meningkatkan tarif pajak hingga kondisi ekonomi berada pada taraf yang lebih kondusif.

Tujuan

Tujuan

Terdapat berbagai macam tujuan dari kebijakan fiskal ini, ada banyak sekali hal yang yang dituangkan dalam kebijakan fiskal ini. Berikut ini akan dijelaskan beberapa tujuan dari kebijakan fiskal.

Tujuan Kebijakan ini diantaranya sebagai berikut:

Memperbaiki perekonomian secara umum

Hal ini merupakan tujuan yang vital dari kebijakan fiskal. Mengapa demikian? Ya hal ini dikarenakan adanya tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Keadaan Ekonomi Membaik

Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal ialah membaiknya perekonomian negara. Dengan keadaan ekonomi yang membaik diharapkan sektor usaha mengalami kemajuan dan kesempatan kerja yang semakin lama semakin meningkat.

Mengatasi Inflasi

Tujuan dari kebijakan fiskal selanjutnya ialah mengatasi masalah-masalah inflasi yang semakin hari semakin banyak terjadi. Dalam hal ini pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal (anggaran).

Kebijakan ini dibuat untuk menstabilkan harga-harga secara umum yang naik saat inflasi terjadi.

Pemerataan dan Distribusi

Dari kebijakan Fiskal ini, pemerintah juga memiliki tujuan untuk mendistribusikan dan memeratakan pendapatan diseluruh wilayah negara, sehingga terciptalah keadilan sosail bagi seluruh warga negara.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Fungsi

Setiap kebijakan yang dibuat oleh suatu kelompok ataupun pemerintahan pastinya memiliki suatu fungsi. Sama halnya dengan kebijakan fiskal ini, pemerintahan juga memiliki peraturan mengenai kebijakan fiskal ini.

Fungsi kebijakan fiskal ialah bagaimana caranya untuk mengatur alur pengelolaan pendapatan serta potensi tenaga kerja yang ada untuk meningkatkan perekonomian.

Fungsi utama dari diterapkannya kebijakan fiskal ini dapat dibagi menjadi tiga sisi, berikut penjelasannya:

Fungsi Alokasi

Dalam penerapan fungsi ini kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebuh maksimal.

Jika faktor ekonomi tersebut dapat dikelola dengan baik, fungsi kebijakan fiskal ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan rakyat. disamping itu juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara luas.

Fungsi Distribusi

Untuk mencapai fungsi iini, penerapan kebijakan fiskal dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara.

Hal ini tentunya menjadi faktor yang sangat penting mengingat tidak jarang pendistribusian pendapatan negara tidak benar-benar sampai dengan baik hingga ke rakyat banyak.

Fungsi Stabilisasi

Selanjutnya yaitu fungsi stabilisasi, fungsi stabilisasi ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai.

Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi fungsi stabilitas dari kebijakan fiskal.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen

Sama halnya dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal pun memiliki instrumen yang digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Instrumen kebijakan fiskal tersebut adalah sebagai berikut.

Pembiayaan Fungsional

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kesempatan kerja.

Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengatur pengeluaran dari pihak swasta.

Untuk menekan inflasi biasanya diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, tindakan pemerintah adalah mencetak uang. Jadi, dalam hal ini sektor pajak dengan pengeluaran pemerintah terpisah.

Ada beberapa hal penting dari kebijakan ini yang perlu Anda ketahui, berikut penjelasannya:

  • Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta bukan untuk penerimaan pemerintah.
  • Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai penarikan dana yang tersedia dalam masyarakat.
  • Apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat, pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang.

Pengelolaan Anggaran

Instrumen kebijakan selanjutnya yaitu pengelolaan anggaran. Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam penjelasan Alvin Hansen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang, diperlukan resep. Jika terjadi depresi, ditempuh anggaran defisit dan jika terjadi inflasi, ditempuh dengan anggaran surplus.

Dalam kebijakan ini ada beberapa hal yang sangat penting, berikut penjelasannya:

  • Terdapat hubungan langsung antara belanja pemerintah dan penerimaan pajak serta penyesuaian anggaran untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi.
  • Dalam masa depresi di mana banyak pengangguran, mengurangi belanja pemerintah merupakan salah satunya jalan terbaik untuk mengatasinya.

Stabilisasi Anggaran Otomatis

Dalam stabilisasi anggaran ini pemerinrah mengharapkan terjadinya keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja.

Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh.

Dalam kebijakan ini hal yang diterapkan adalah sebagai berikut:

  • Dalam periode kesempatan kerja penuh pajak akan diusahakan surplus.
  • Apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi, program pajak tidak diubah, tetapi konsekuensinya penerimaan pajak menurun dan pengeluaran pemerintah semakin membesar.

Anggaran Belanja Seimbang

Perlu Anda ketahui bahwa kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat berbeda-beda, bergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjangnya.

Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran:

Anggaran Berimbang

Maksudnya ialah pengeluaran (belanja pemerintah) sama besarnya dengan penerimaan, keadaan seperti inilah yang dapat menstabilkan ekonomi dengan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan.

Anggaran Surplus

Artinya ialah tidak semua penerimaan negara dibelanjakan sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi.

Anggaran Defisit

Anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan. Anggaran ini dapat mengakibatkan inflasi karena untuk menutup inflasi hal yang harus dilakukan pemerintah ialah meminjam atau mencetak uang.

Hal yang tidak kalah penting yang wajib diketahui ialah bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sering disebut dengan bujet. Pada hakikatnya bujet adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah.

Pengertian anggaran belanja seimbang adalah pemerintah menerapkan anggaran belanja defisit pada masa krisis ekonomi dan anggaran surplus pada masa inflasi.

Peran Kebijakan Fiskal

Peran Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal berperan memengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar ataupun memperkecil pengeluaran pemerintah (G), penerimaan pajak (Tx) dan jumlah transfer oleh pemerintah (Tr). Peranan kebijakan ini antara lain sebagai berikut:

Menurunkan Tingkat Inflasi

Untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan berupa tindakan yaitu memperkecil pengeluaran pemerintah.

Untuk memperkecil pengeluaran ada beberapa tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah, salah satunya yaitu dengan menunda atau membatalkan proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan pembatalan atau penundaan tersebut, jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak bertambah banyak sehingga laju inflasi dapat dikurangi atau diturunkan.

Meningkatkan Produk Domestik Bruto

Untuk meningkatkan produk domestik bruto, pemerintah dapat mengambil kebijakan yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah (G). Untuk memperbesar pengeluaran pemerintah (G), dapat dilakukan dengan mencanangkan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didanai  oleh APBN.

Dengan adanya pengerjaan proyek-proyek tersebut secara otomatis permintaan barang dan jasa meningkat. Dan barang akan mendorong adanya produksi oleh masyarakat.

Mengurangi Tingkat Pengangguran

Kebijkan ini mempunyai peranan yang sangat penting salah satunya yaitu mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi di masyarakat.

Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memperbesar pengeluaran pemerintah (G) dan memperbesar transfer pemerintah (Tr) berupa subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap pengusaha dan sebagainya.

Pengeluaran pemerintah untuk mendanai proyek-proyek pembangunan membutuhkan jasa tenaga kerja. Dengan demikian, tingkat pengangguran akan berkurang.

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Pengeluaran pemerintah (G) misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, pembelian  arang berupa peralatan kantor, peralatan rumah sakit, peralatan militer.

Kesemuanya itu melibatkan tenaga kerja dan memberikan keuntungan pada pengusaha karena memberikan pendapatan kepada masyarakat.

Penutup

Demikianlah pembahasan materi mengenai kebijakan fiskal, semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu Anda dan para pembaca lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi.

Salam Generasi Bangsa.

Terimakasih.

0
Dedek Bambang Suwito Air Tenang Menghanyutkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *